Pariwisata dan Krisis Air Bersih: Mahalnya Harga Kesejahterahan Perempuan

Problematika krisis air bersih menjadi salah satu masalah krusial yang masih sering terabaikan. Maraknya pembangunan pariwisata turut memberikan sumbangan terhadap krisis air bersih yang terjadi. Penggunaan air yang berlebihan untuk keperluan hotel, restoran, dan aktivitas pariwisata lainnya dapat menyebabkan penurunan kualitas dan ketersediaan air bagi masyarakat lokal.

Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, resort, dan lapangan golf biasanya membutuhkan pengeboran sumur dalam yang celakanya dapat mengeringkan sumber air bawah tanah di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan pasokan air yang stabil untuk keperluan sehari-hari masyarakat setempat. 

Menurut United Nations World Tourism Organisation  (UNWTO) dalam laporan 'Tourism Development' yang dirilis awal tahun ini, meskipun sektor pariwisata hanya menyumbang sebagian kecil penggunaan air global, pariwisata ternyata dapat memberikan tekanan besar pada sumber daya air tawar di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air.

Tingkat penggunaan air terhitung mulai dari 100 hingga 2.000 liter per tamu, per malam. Bahkan, jumlah ini jauh lebih tinggi daripada jumlah air yang digunakan oleh keperluan domestik. 

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang kerap mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah masalah krisis air yang tak kunjung usai di Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipilih menjadi tempat pelaksanaan KTT Asean 2023 kemarin. Malangnya, hal itu ternyata tidak membawa kemajuan yang signifikan terhadap akses bersih di wilayah tersebut. 

Problematika krisis air bersih telah merenggut hak masyarakat terhadap akses air bersih selama bertahun-tahun. Warga masih kesulitan mengakses air bersih hingga harus mengantre untuk mendapatkan tetesan air dari pipa air yang bocor. Saat krisis air ini terjadi, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak. 

Perempuan memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan air bersih. Bagi mereka, krisis air bersih dipandang sebagai masalah personal. Hal ini disebabkan perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan domestik yang memerlukan pasokan air bersih yang cukup.  

Para perempuan dianggap harus bertanggung jawab secara sepihak atas ketersediaan air bersih karena laki-laki sudah bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Para perempuan mau tak mau harus berjalan jauh dan mengantre panjang demi mendapatkan akses air bersih. 

Salah satu yang perlu dipertanyakan: Apakah mereka telah mendapatkan dorongan dan penghargaan yang sepadan? Perkara ini jelas menambah beban kerja perempuan yang berdampak pada kesejahterahan hidup mereka sehari-harinya. 

Berapa banyak lagi harga yang harus dibayar agar perempuan mendapatkan kesejahterahannya? Akses air bersih yang sulit dijangkau juga memberikan dampak terhadap anak-anak yang secara tidak langsung diharuskan membantu untuk mencari air, tentunya hal tersebut menyebabkan waktu produktif mereka untuk belajar berkurang.

Minimnya ketersediaan air bersih juga memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan perempuan karena dapat meningkatkan peluang terjadinya infeksi penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Siapa yang akan bertanggung jawab atas dampak berlapis akibat krisis air bersih ini?

Fakta yang tidak terbantahkan bahwa pembangunan di Labuan Bajo masih hanya berfokus pada pembangunan KEK. Seharusnya, Labuan Bajo dibangun dan dikelola dengan mengutamakan hak-hak masyarakatnya terlebih dahulu. 

Praktik pengelolaan air dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kesejahterahan perempuan. Komunitas lokal terutama perempuan harus banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan konservasi air yang berkelanjutan agar mendorong pariwisata di Labuan Bajo berkembang secara lebih inklusif. 

Pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan tidak hanya melulu terkait upaya menanggulangi kekerasan, air bersih dan keperluan sanitasi perempuan juga harus mendapatkan kebijakan perlindungan yang tepat dari pemerintah. 

Diperlukan adanya kesadaran yang lebih untuk menghadapi kesulitan yang dialami perempuan dan anak-anak. Pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat seharusnya lebih memberi perhatian dan sadar akan dampak negatif akibat terbatasnya ketersediaan air bersih yang dirasakan oleh masyarakat terutama kelompok perempuan. Agenda ini harus menjadi  salah satu prioritas utama dalam pembangunan pariwisata.

Dalam mengatasi problematika ini, kita juga harus bertanya kepada diri sendiri terlebih dahulu terkait; Hal apa yang bisa kita sumbangkan untuk menghadapi dampak pariwisata terhadap ketersediaan dan kualitas air bersih? 

Bagaimana kita dapat mempertahankan pariwisata sebagai sumber pendapatan penting sambil menjaga keberlanjutan air bersih untuk masyarakat lokal terutama kelompok perempuan? Hal tersebut memang menjadi tantangan yang kompleks. 

Namun, dengan komitmen kuat dan kerja sama antar stakeholder yang saling bersinergi, solusi atas problematika krisis air bersih akan dapat terpecahkan dengan terpenuhinya SDG6 (Gender Equality) dan SDG7 (Clean Water and Sanitation). Bersama-sama, kita harus mampu untuk menciptakan kesejahterahan yang berkelanjutan bagi pariwisata, masyarakat, dan kelompok perempuan. 

 

Referensi :

Cole, S. 2017. Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo, Indonesia. Annals of Tourism Research, 67, 14–24

Indraswari, D. 2021. Perempuan dalam Pusaran Krisis Air. kompas.id

Satria, G. 2022. Warga Labuan Bajo dan Sekitarnya Krisis Air Bersih. mabar.victorynews.id

Tourism in the 2030 Agenda, UNWTO

Nurlambang, Alif. 2021. Krisis Air dan Perempuan. dw.com

 

Ditulis oleh: Rheina Meuthia A

 

Artikel ini dipublikasikan di laman womentourism.id | 15 November 2023