Potret Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Strategi Pariwisata Nasional

UNWTO telah mempublikasikan laporan yang mengulas potret kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam Strategi Pariwisata Nasional di beberapa negara anggota UNWTO. Laporan tersebut berjudul  Snapshot of Gender Equality and Women’s Empowerment in National Tourism Strategies yang disusun oleh Dr. Albert N. Kimbu dan Dr. Whitney Smith dari University of Surrey. Revisi dan penyuntingan Laporan dilakukan oleh Dr. Lucy Ferguson di bawah pengawasan Benjamin Owen dan Marina Diotallevi di UNWTO. Laporan ini meninjau 70 kebijakan dan strategi pariwisata nasional dan menyajikan contoh sejauh mana kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam rangkaian dokumen kebijakan.

 

Pada bagian pertama mengulas analisis kebijakan gender dalam pariwisata. Global Report on Women in Tourism – Second Edition, UNWTO menyebutkan sejumlah negara memiliki strategi kesetaraan gender, namun sangat sedikit negara yang telah mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan strategi pariwisata nasional. Misalnya, kesetaraan gender menempati posisi kedua yang paling tidak terintegrasi (48%) pada laporan analisis UNWTO 2019 terhadap 101 kebijakan pariwisata nasional.

 

UNWTO pada September hingga November 2021 mengeksplorasi bagaimana isu gender dan pemberdayaan perempuan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan strategi pariwisata nasional dari 70 negara. Dari jumlah tersebut, 44 negara adalah negara anggota UNWTO. Temuan utama dari studi tersebut yaitu terbatasnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata, gender dipadukan sebagai bagian dari karakteristik demografis lainnya termasuk usia, pemuda, penyandang disabilitas, dan pekerja rentan. Hampir setengah dari dokumen yang direvisi tidak menyebutkan bagaimana pariwisata dapat digunakan untuk memastikan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Sejumlah negara mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai tingkatan.

 

Pada laporan ini juga mengulas kontinum kesetaraan gender yang diadaptasi dari United Nations Populations Fund, United Nations International Children’s Emergency Fund and UN Women (2020) dan langkah-langkah pengarusutamaan gender sektor publik dalam kepariwisataan oleh UNWTO. Pada kontinum kesetaraan gender, diklasifikasikan menjadi 3 hal yaitu mengeksploitasi, mengakomodasi dan mentransformasi. Dalam poin mengeksploitasi dijelaskan bahwa gender-unequal ialah tidak mendukung kesetaraan gender, gender-blind ialah mengabaikan norma gender, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dalam poin mengakomodasi dijelaskan bahwa gender-aware ialah mengakui tetapi tidak mengatasi ketidaksetaraan gender, dan gender-responsive ialah mengakui dan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan & laki-laki. Dalam poin mentransformasi dijelaskan bahwa gender-transformative ialah mengatasi penyebab ketidaksetaraan berbasis gender dan bekerja untuk mengubah peran, norma & hubungan kekuasaan gender yang berbahaya. Langkah-langkah pengarusutamaan gender sektor publik dalam kepariwisataan dijelaskan oleh UNWTO yaitu langkah pertama dengan menetapkan langkah-langkah kelembagaan untuk pengarusutamaan gender dalam  lembaga sektor publik pariwisata , langkah kedua dengan mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam siklus kebijakan dan program pariwisata, kemudian melakukan analisis gender terhadap sektor pariwisata di seluruh area tematik dan langkah terakhir melengkapi dan implementasikan matriks Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.

 

Pada bab 2 laporan ini menyajikan beberapa contoh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan & strategi kepariwisataan di sejumlah negara. Di bab ini juga terdapat contoh ketidaksetaraan gender dalam kebijakan pariwisata nasional.

 

Negara-negara dengan gender-blind:Mesir & Zimbabwe

 

Dokumen kebijakan Mesir dalam “Refreshed Tourism Strategy 2013–2020: The Way Forward and New Horizon” terdapat isu-isu yang tidak diperhitungkan seperti misalnya pelecehan seksual. Di negara lain, Zimbabwe dengan strategi sektor pariwisata nasional (2018) dokumen kebijakannya menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pembangunan pariwisata merupakan isu lintas sektor utama yang dibahas dalam pilar-pilar tematik, namun hanya sedikit informasi yang diberikan mengenai bidang-bidang yang akan dibahas untuk memajukan dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata di Zimbabwe.

 

Negara-negara dengan gender-aware:Uganda, Timor Leste & Myanmar

 

Rencana Induk Pengembangan pariwisata Uganda (2014-2024) mengakui tantangan kelompok minoritas dan perempuan pedesaan, serta upaya untuk mengatasinya melalui berbagai tindakan & inisiatif. Dalam hal memberdayakan dan mempromosikan perempuan, Uganda menekankan partisipasi masyarakat lokal dan wisata budaya untuk pembangunan pedesaan. Timor Leste dengan kebijakan pariwisata nasional nya mempunyai tujuan mendorong keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja pariwisata dan memberikan peluang ekonomi untuk pertumbuhan pendapatan. Negara Myanmar memasukkan kesetaraan gender sebagai komponen dasar kebijakan dalam Rencana Induk Pariwisata Myanmar 2013-2020. Myanmar memasukkan gender untuk meningkatkan lapangan kerja, mengurangi tekanan lingkungan dan melestarikan alam budaya, hal ini juga menjadi langkah penting Myanmar dalam mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

 

Negara-negara dengan gender-responsive: Gana, Malawi, Yordania

 

Rencana Pengembangan Pariwisata Nasional (2013-2027) negara Gana membangun pemahaman mendasar tentang isu-isu gender dalam pariwisata. Strategi yang dicanangkan Gana mengakui pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam pariwisata, khususnya dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Beberapa opsi kebijakan yang dipertimbangkan Ghana termasuk: mempromosikan kewirausahaan bagi perempuan di bidang pariwisata, memajukan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, melindungi perempuan yang rentan dan mereka yang bekerja di usaha pariwisata berbasis rumahan atau skala kecil. Di negara lainnya Kebijakan Pariwisata Malawi mengidentifikasi enam bidang prioritas yang berkontribusi pada tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan industri pariwisata yang dinamis. Dari enam bidang prioritas kebijakan, satu kebijakan secara langsung merujuk gender sebagai bagian dari strateginya. Kebijakan Malawi didasarkan pada kebutuhan destinasi saat ini dan masyarakatnya, khususnya perempuan dan pemuda.

 

Sedangkan negara Yordania memiliki kebijakan yang terdiri dari 4 pilar yaitu pemasaran & promosi, pengembangan produk, pengembangan pasar tenaga kerja dan lingkungan pendukung. Dokumen kebijakan Yordania menetapkan target dan mengembangkan tindakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja pariwisata berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya partisipasi ekonomi perempuan secara penuh dan setara.

 

Negara dengan gender-transformative: Filipina

 

Dalam dokumen Rencana Pengembangan Pariwisata Nasional 2016-2022 menggambarkan upaya yang ditujukan untuk membangun keterlibatan masyarakat yang lebih besar melalui pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Rencana pembangunan pariwisata nasional Filipina memberikan tindakan yang jelas, ringkas dan dapat dicapai, jika diterapkan akan memenuhi rencananya untuk menggunakan pariwisata sebagai alat untuk mempromosikan kesetaraan gender di negara tersebut.  Elemen strategi dan rencana aksi Filipina dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yaitu:

  • Memperluas pelatihan kepekaan gender melalui penyelenggaraan lokakarya Harmonisasi Gender dan Pembangunan Pariwisata hingga tingkat pejabat pariwisata provinsi dan kota
  • Memanfaatkan sebisa mungkin list Gender & Pembangunan dalam merancang dan mengevaluasi proyek-proyek pariwisata terutama yang didanai oleh bantuan pembangunan negara asing
  • Bekerja dengan Kongres Pariwisata untuk penyebarluasan peraturan yang sesuai yang mencakup kasus pelecehan seksual termasuk penerapan pedoman untuk kesopanan yang tepat di tempat kerja
  • Mengadopsi mekanisme peninjauan untuk mengakhiri penggambaran perempuan dan anak yang tidak tepat dalam materi & gambar promosi pariwisata

 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi

 

Pada bab terakhir dalam dokumen ini mengulas kesimpulan dan rekomendasi yang bisa menjadi rujukan negara-gara lain dalam menciptakan sektor pariwisata yang sadar akan kesetaraan gender. Seperti yang ditunjukkan dalam UNWTO Global Report on Women in Tourism – Second Edition, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan perlu diperhitungkan pada semua tahap siklus kebjakan. Tindakan substantif diperlukan di sektor pariwisata untuk memastikan bahwa pengarustamaan gender menjadi komponen fundamental dalam pembuatan kebijakan. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk pembuat kebijakan pariwisata dan pemangku kepentingan di sektor publik.

  1. Menilai kebijakan/strategi saat ini menggunakan Rangkaian Kesetaraan Gender.
  2. Mengenali bagaimana kesetaraan gender dapat diintegrasikan secara lebih substantif ke dalam kebijakan/strategi dengan menggunakan Pedoman Pengarusutamaan Gender UNWTO untuk Sektor Publik dalam Pariwisata.
  3. Mengambil tindakan untuk membuat kebijakan/strategi pariwisata responsif gender, minimalnya dengan tujuan jangka panjang yang transformatif gender.
  4. Mendirikan kemitraan dengan organisasi internasional dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong agenda perubahan transformatif gender di sektor pariwisata.

 

 Reference:

Snapshot of Gender Equality and Women’s Empowerment in National Tourism Strategies, UNWTO

 

 

Ditulis oleh: Kharisma Erlambang

 

Artikel ini dipublikasikan pada laman womentourism.id | 16 Mei 2023