Bicara Dampak: Sisi Lain KTT G20

15 November 2022

Pagelaran KTT G20 ternyata memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek. Dari sosial, ekonomi, lingkungan hingga dampak terhadap demokrasi. Women in Tourism Indonesia mencoba menyuguhkan sejumlah fakta dari berbagai aspek yang telah kami temui dari berbagai sumber.

 

Dampak Terhadap Sosial:

Di forum Women 20 Summit, negara-negara G20 sepakat memperkuat pemberdayaan perempuan desa dan disabilitas dalam pembangunan keberlanjutan dan transisi ekonomi global. Di Indonesia, peran perempuan semakin signifikan dalam perekonomian nasional. Sebanyak 61% perempuan berkontribusi terhadap perekonomian dan sekitar 50% dari 60 juta UMKM yang ada di Indonesia dimiliki oleh perempuan.

Adapun, delapam poin penting komunike yang diajukan oleh W20 adalah sebagai berikut:

1. Mengadopsi strategi nasional keadilan dan kesetaraan gender sejalan dengan penerapan HAM.

2. Membangun G20 Data Gender Network untuk memastikan kepastian data gender.

3. Mempromosikan peraturan anti kekerasan gender dan meratifikasi konvensi ILO 190.

4. Mendorong keberlangsungan Women Enterpreneurs Finance Initiative dan berkomitmen memberikan pendanaan US$350 juta.

5. Mengalokasikan dana 1 persen dari pajak global yang disepakati negara G20 untuk membantu pendanaan bagi UMKM yang dijalankan perempuan.

6. Meningkatkan investasi infrastruktur inklusif sebesar 25 persen di pedesaan pada 2030

7. Menjalankan mandat memperkerjakan penyandang disabilitas di sektor publik tidak kurang dari 3 persen.

8. Membangun dan memberdayakan perempuan penyandang disabilitas dan anak-anak perempuan di pedesaan.

 Selain itu komunike dari KTT Y20 memberikan 4 hasil diantaranya sustainable and liveable planet, youth employment, digital transformation and diversity and inclusion. (Sumber: bisnis.com | metrotvnews.com)

Dampak Terhadap Ekonomi:

Presidensi G20 menyumbang sekitar 80% dari PDB dunia, 75% di antaranya berasal dari perdagangan internasional, dan 60% berasal dari keseluruhan jumlah populasi.  Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia per-Agustus Tahun 2022, penerimaan devisa wisatawan mancanegara pada semester pertama 2022 sebesar US$1,84 Miliar di mana sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4,5% untuk PDB Indonesia.  ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen pada triwulan II tahun ini  dan nilai ekspor tumbuh 37,7 persen. (Sumber: neraca.co.id | setneg.go.id)

Dampak Terhadap Lingkungan:

Menjelang pegelaran KTT G20 di Bali, Relawan Sungai Watch bersama warga melakukan pembersihan sampah plastik di Kawasan Mangrove, Denpasar. Pembersihan sampah ini juga dilakukan sebagai wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan dan antusiasme menjelang KTT G20.

Pemungutan sampah plastik yang dilakukan sebanyak hampir 90 ton di area mangrove yang luasnya 22 hektar. (Sumber: victorynews.id)

Transisi energi merupakan salah satu isu yang dibahas pada pagelaran G20. Pemerintah Indonesia menyodorkan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan proyek co-firing PLTU. Mengutip dari laman @yayasanlbhindonesia PLTP justru memicu krisis air dan merampas lahan lahan warga, serta proyek co-firing PLTU masih menggunakan batubara sebagai bahan baku justru akan memicu masalah deforestasi dan lainnya. (Sumber: @yayasanlbhindonesia)

Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, apakah benar forum elit G20 ini memberi solusi nyata untuk mengatasi krisis iklim?

Dampak Terhadap Demokrasi:

Adanya KTT G20 ternyata memiliki dampak juga terhadap ruang demokrasi.

Mejelang KTT G20, berbagai pembatasan telah membuat masyarakat sulit untuk bergerak seperti adanya pembatasan menggelar upacara adat dan keagamaan, melarang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga penghadangan dan intimidasi terhadap tim pesepeda Greenpeace pada 7 November 2022 lalu dan lain sebagainya. Mengutip dari laman @greenpeaceid Bali yang dikenal sebagai pulau yang indah dan sering menyelenggarakan KTT tentunya sangat erat dengan nilai-nilai demokrasi, semua itu tercoreng akibat pembatasan yang berlebihan dalam aspek pembatasan aktivitas masyarakat hingga partisipasi publik.

Hal ini membuktikan bahwa pembatasan yang berlebihan ini mencederai kebebasan berpendapat masyarakat dan prinsip demokrasi.

 

Ditulis oleh: Content Writer, Research & Advocacy WTID