31 Desember 2025
Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025 telah menimbulkan dampak sosial-ekologis yang destruktif, memaksa jutaan warga untuk mengungsi dan menyebabkan kerugian materi hingga triliunan rupiah. Secara teori meteorologis, peristiwa ini dipicu oleh hujan ekstrem yang berkaitan dengan dinamika atmosfer dan pengaruh sistemik perubahan iklim global, namun pendekatan tersebut tidak memadai untuk menjelaskan besarnya skala kerusakan yang dialami masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi hanya menjadi pemicu, sementara tingkat kerusakan menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sudah lama terbentuk melalui relasi kuasa dalam stratifikasi sosial maupun degradasi ekologis.
Dalam ruang publik, bencana ini seringkali dijelaskan melalui narasi kelalaian individu, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, rendahnya edukasi konservasi lingkungan, atau minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga alam. Meskipun faktor-faktor tersebut memang berimplikasi pada degradasi lingkungan sehari-hari, penjelasan semacam ini cenderung menyederhanakan persoalan dan menyamarkan akar masalah yang lebih dalam. Reduksi yang dilakukan beresiko mengalihkan tanggung jawab dari struktur ekonomi-politik yang dominan kepada masyarakat sebagai pihak yang paling lemah.
Pendekatan political ecology menggambarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika bencana lingkungan. Dalam tradisi tersebut, para pakar dan akademisi menolak pandangan bahwa kerusakan lingkungan semata-mata disebabkan oleh adanya kegagalan teknis atas perilaku individu. Bryant dan Bailey menegaskan bahwa persoalan lingkungan harus dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan, ekonomi-politik, dan distribusi sumber daya, di mana aktor-aktor yang memiliki kekuatan lebih besar mampu mengendalikan alam sekaligus mendefinisikan narasi krisis yang dibangun (Bryant & Bailey, 1997). Dengan demikian, lingkungan bukan sekedar entitas netral, melainkan arena relasi kuasa yang dipolitisasi melalui kebijakan dan diskursus pembangunan.
Kerangka analisis ini sangat relevan untuk memahami realitas bencana di Sumatera. Analisis kritis menunjukkan bahwa oligarki dipresentasikan sebagai konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan segelintir aktor yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kerentanan ekologis yang berujung pada konsekuensi alam, yakni bencana. Dalam konteks politik-ekonomi Indonesia, oligarki merujuk pada relasi antara elite politik, pemilik modal, dan kebijakan publik yang cenderung mengakomodasi kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan lingkungan dan masyarakat (Haris, 2025).
Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai kondisi dimana kekayaan ekstrem digunakan untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan, terutama melalui pengaruh terhadap negara dan kebijakan publik (Winters, 2011, dalam PolitikIndonesia.id, 2023). Dalam sektor lingkungan, kekuasaan oligarki beroperasi melalui kontrol atas lahan dan sumber daya alam, akses istimewa terhadap proses perizinan, serta kemampuan untuk meminimalkan risiko hukum dan sosial dari aktivitas ekstraktif. Ketika kekuasaan ekonomi terpusat, keputusan tata ruang dan lingkungan cenderung berpihak pada kepentingan akumulasi modal.
Relasi kuasa ini tampak jelas dalam keputusan strategis yang memprioritaskan investasi skala makro, seperti ekspansi perkebunan monokultur, pertambangan, dan proyek infrastruktur, tanpa mitigasi risiko ekologis yang memadai. Praktik pemberian izin lahan dalam skala luas sering terjadi di wilayah rawan ekologis, termasuk kawasaki hulu dan daerah tangkapan air. Hal mengakibatkan deforestasi dan degradasi ekosistem mengurangi kemampuan alam untuk menyerap air hujan, sehingga hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dengan mudah berubah menjadi banjir dan longsor.
Berbagai laporan investigatif menunjukkan bahwa sejak 2016 hingga 2025, lebih dari satu juta hektar hutan di kawasan Sumatra telah dialihfungsikan untuk aktivitas perkebunan, pertambangan, dan kepentingan komersial lainnya tanpa didasari oleh evaluasi risiko ekologis yang memadai (Apriman & Wibowo, 2025). Fakta ini menegaskan bahwa alih fungsi lahan tidak semata didorong oleh kebutuhan pembangunan lokal maupun nasional, melainkan oleh kepentingan oligarkis yang berorientasi pada laba maksimal. Hasil penelitian artikel di Ecological Economics, menunjukkan bahwa kapitalisme kontemporer tidak secara intrinsik berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, dan negara-negara dengan kapitalisme yang lebih intens sering memindahkan dampak lingkungan ke luar wilayah mereka yang kemudian menegaskan bahwa kapitalisme global tidak dirancang untuk selaras dengan keberlanjutan ekologis (Cahen-Fourot, 2020).
Dampak dari praktik ekstraktif dan tata kelola lingkungan yang timpang tidak terdistribusi secara merata. Kajian environmental justice kontemporer menegaskan bahwa komunitas lokal dan kelompok rentan secara sistematis menanggung beban ekologis dan sosial paling besar, sementara manfaat ekonomi dari aktivitas ekstraktif tersebut justru terakumulasi pada aktor-aktor korporasi dan elite penguasa yang relatif terlindungi dari paparan langsung (Temper et al., 2015). Dalam konteks Sumatera, banjir dan longsor terutama menghantam komunitas di wilayah hilir dan kawasan marginal, sementara itu aktor-aktor ekonomi yang berkontribusi terhadap degradasi ekosistem hulu cenderung berada di luar jangkauan konsekuensi langsung maupun akuntabilitas struktural.
Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya tata kelola dan partisipasi publik. Konflik lingkungan sering kali muncul akibat peran negara yang tidak netral, di mana fungsi mediasi cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi, alih-alih menjamin keberlanjutan ekologis serta perlindungan hak sosial masyarakat. Lemahnya governance lingkungan serta minimnya keterlibatan publik menciptakan ruang bagi keberlanjutan praktik ekstraktif, sekalipun dampak ekologisnya semakin serius dan tidak terelakkan. Dalam hal ini, konflik lingkungan bukan muncul karena ketidaktahuan masyarakat dan kesadaran publik, melainkan akibat dari tereliminasinya ruang partisipasi dalam penyampaian dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya, lingkungan tidak hanya dieksploitasi secara ekonomi, tetapi juga dipolitisasi secara sistematis. Proses ini seringkali berlangsung melalui kebijakan, agenda pembangunan, dan pendekatan teknokratis yang cenderung mereduksi persoalan ekologis menjadi isu administratif, sekaligus menyamarkan relasi kepentingan antara negara dan aktor-aktor dominan. Hal ini menunjukkan bahwa bencana ekologis kerap dinormalisasikan sebagai fenomena alam semata, sehingga relasi kuasa dan tanggung jawab struktural di baliknya luput dari perhatian.
Di Sumatera saat ini, politisasi lingkungan tampak nyata dalam kecenderungan negara dalam menekankan penanganan darurat pasca bencana daripada pencegahan struktural. Beberapa pejabat publik bahkan mengingkari realitas hubungan antara deforestasi dan bencana, sehingga secara tidak langsung memindahkan kesalahan dari struktur politik-ekonomi ke masyarakat atau faktor alam, dan dinamika “koalisi sunyi” antara otoritas negara dan oligarki bisnis membuat kepentingan investasi memperoleh perlindungan struktural, sementara tuntutan transparansi dan akuntabilitas sering terpinggirkan (Maharani, 2025; Ronga, 2025).
Sintesis antara politik ekologi, teori oligarki, dan environmental justice menunjukkan benang merah yang jelas: bahwa bencana ekologis di Sumatera bukanlah kegagalan masyarakat maupun sekedar konsekuensi dari faktor hidrometeorologis, tetapi sebagai produk dari desain sistemik yang memungkinkan oligarki mengontrol alam melalui negara. Praktik oligarkis termanifestasi melalui konsentrasi kepemilikan lahan, kebijakan pro-ekstraksi, lemahnya penegakan hukum lingkungan, serta marginalisasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, solusi yang diharapkan tidak cukup pada level edukasi atau perubahan perilaku individu, melainkan menuntut reformasi struktural tata kelola sumber daya alam dan pembongkaran relasi oligarkis yang membentuk lanskap ekologis, kawasan Sumatera.
Artikel ini diterbitkan di laman womentourism.id| 31 Desember 2025
Writer:
Hanum Zatza Istiqomah
An active undergraduate student majoring in Tourism at Gadjah Mada University with an interest in social, cultural, and sustainability issues.
Referensi:
- Apriman , G., & Wibowo, R. (2025). Bongkar Jejak Oligarki di Kawasan Bencana Ekologi Sumatera. Law-Justice.co; law-justice.co. https://www.law-justice.co/artikel/196594/bongkar-jejak-oligarki-di-kawasan-bencana-ekologi-sumatera/
- Bryant, R. L. (1998). Power, knowledge and political ecology in the third world: a review. Progress in physical geography, 22(1), 79-94. - Ecología Política/Ecofeminismo - groups - Crabgrass. Riseup.net. https://we.riseup.net/ecopol/bryant-r-l-1998-power-knowledge-and%2B524317
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). Third World political ecology : an introduction. Routledge.
- Cahen-Fourot, L. (2020). Contemporary capitalisms and their social relation to the environment. Ecological Economics, 172, 106634. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106634
- Haris, A. (2025). Oligarchs, Not Civil Society Organizations, Are The Threat To Democracy - TuK Indonesia. TuK Indonesia. https://www.tuk.or.id/en/2025/06/civil-society-organizations-are-here-to-defend-democracy-against-oligarchs-working-together-to-divide-us/
- Maharani, D. (2025). Di Balik Bencana Sumatera: Koalisi Sunyi antara Otoritas dan Oligarki. Berita X. https://beritax.id/di-balik-bencana-sumatera-koalisi-sunyi-antara-otoritas-dan-oligarki/13221/
- Ronga, W. (2025). Banjir Sumatra Bukti Negara Tunduk Pada Oligarki - Bisnisia.id | Kantor Berita Ekonomi Aceh. Bisnisia.id. https://bisnisia.id/banjir-sumatra-bukti-negara-tunduk-pada-oligarki/
- Temper, L., Del Bene, D., & Martinez-Alier, J. (2015). Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. Journal of Political Ecology, 22(1), 255. https://doi.org/10.2458/v22i1.21108
- Wahyudi, H. (2025). Jejak Pram Melawan Oligarki. POLITIK INDONESIA, POLINDO . https://www.politikindonesia.id/jejak-pram-melawan-oligarki
- Sumber foto: theedgemalaysia.com