10 Januari 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dipromosikan sebagai solusi praktis untuk meningkatkan gizi anak. Namun, kritik Kalista Mardiasih mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bisa diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kondisi orang-orang yang menjalankannya. Di balik dapur MBG, banyak ibu harus bekerja dengan target produksi tinggi, jadwal ketat, dan fasilitas terbatas. Tekanan ini membuat pekerjaan mereka bukan hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga menguras emosi. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana kerja memasak, merawat, dan melayani masih sering dianggap sebagai “pekerjaan alami” perempuan. Karena dianggap wajar, beban kerja yang berat kerap tidak dihitung sebagai persoalan serius dalam perencanaan kebijakan. Akibatnya, ketika kerja-kerja perawatan ini dimasukkan ke dalam program negara, perempuan justru menanggung tekanan terbesar tanpa dukungan yang memadai.
Kajian tentang kerja perawatan menjelaskan bahwa kebijakan publik sering bergantung pada tenaga perempuan agar program tetap berjalan. Perempuan diharapkan selalu siap, sabar, dan berkorban, sementara kelelahan dan dampak psikologisnya jarang menjadi perhatian utama. Dalam konteks MBG, dapur program menjadi ruang di mana kerja perempuan sangat dibutuhkan, tetapi belum sepenuhnya diperlakukan secara manusiawi. Pola serupa juga dapat ditemukan dalam sektor pariwisata, terutama pariwisata berbasis komunitas dan perempuan. Di banyak desa wisata, perempuan berperan sebagai pengelola homestay, penyedia kuliner, hingga pelaku utama pelayanan wisata. Mereka menjadi wajah keramahan pariwisata sekaligus penopang aktivitas sehari-hari. Namun, peran ini sering dijalankan dalam kondisi kerja yang tidak jelas batas waktunya, minim perlindungan, dan syarat tuntutan untuk selalu ramah dan melayani. Padahal, kebijakan pariwisata di Indonesia telah mulai mengakui pentingnya pengarusutamaan gender. Kerangka kebijakan ini menekankan perlunya pelibatan perempuan secara adil dan setara dalam pembangunan pariwisata. Sayangnya, tanpa penerapan yang peka terhadap kondisi nyata di lapangan, kebijakan tersebut berisiko hanya berhenti di atas kertas.
Belajar dari MBG, pariwisata berbasis perempuan tidak cukup hanya melibatkan perempuan sebagai pelaksana kegiatan. Kebijakan yang manusiawi perlu menghitung beban kerja secara realistis, menyediakan fasilitas yang layak, serta membuka ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Pariwisata yang berkelanjutan seharusnya tidak hanya menguntungkan wisatawan dan ekonomi lokal, tetapi juga menjaga kesejahteraan perempuan yang menjadi penggeraknya, dengan melihat MBG sebagai cermin, kita diajak untuk lebih kritis terhadap cara kebijakan dijalankan. Perspektif gender yang manusiawi penting agar niat baik dalam program sosial maupun pariwisata tidak berubah menjadi beban baru yang kembali ditanggung oleh perempuan.
Artikel ini diterbitkan di laman womentourism.id| 10 Januari 2026
Writer:
Sylviatul Muthqia
An active undergraduate student majoring in Tourism at Gadjah Mada University with an interest in women's empowerment issues.
Referensi:
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). Policy brief: Asesmen kebutuhan instrumen kebijakan pengarusutamaan gender pada sektor pariwisata.
https://www.kemenparekraf.go.id/https://tasransel.kemenparekraf.go.id/policy-brief-asesmen-kebutuhan-instrumen-kebijakan-pengarusutamaan-gender-pada-sektor-pariwisata/show (download)
Arisvara. (2024). Kritik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan dampaknya terhadap perempuan [YouTube Community post]. YouTube.
https://www.youtube.com/@bang.Ariiii/posts
alriwala, R. (2019). Framing care: Gender, labour and governmentalities. Journal of Gender Studies, 28(3), 1–15.
DOI: 10.1177/0971521519861158
Sumber foto: infopublik.id