31 Desember 2025
Bencana banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, termasuk provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai krisis ekologis yang terlahir dari akumulasi kerusakan lingkungan akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekosistem. Pakar Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa degradasi hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) telah menghilangkan fungsi resapan air sekaligus pengendali daur air, sehingga ketika intensitas curah hujan ekstrem dengan cepat bermetamorfosis menjadi banjir destruktif yang menelan korban jiwa dan melumpuhkan ruang hidup masyarakat dan ekosistem yang terancam (Agung Nugroho, 2025).
Namun demikian, banjir Sumatera tidak hanya memperlihatkan kehancuran ekologis, tetapi juga menyingkap erosi pada aspek lain, salah satunya adalah erosi legitimasi negara akibat respon yang cenderung terlambat, retoris, dan defensif. Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjelaskan bahwa keterlambatan penetapan status bencana nasional mencerminkan problem struktural dalam sistem kebencanaan Indonesia, dimana keputusan krusial justru tertahan oleh kalkulasi administratif dan politis, alih-alih menjadikan urgensi kemanusiaan sebagai dasar pengambilan keputusan (UMY, 2025).
Keterlambatan pengakuan negara atas skala bencana berdampak langsung pada terbatasnya mobilisasi sumber daya, baik dari sisi anggaran, logistik, maupun koordinasi lintas lembaga. Dalam kondisi ini, negara tampak lebih sibuk membangun narasi pengendalian situasi dibandingkan memastikan percepatan evakuasi, pemulihan infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak (Times Indonesia, 2025).
Situasi tersebut diperburuk oleh dominasi retorika pejabat publik yang cenderung menyepelekan penderitaan warga di lapangan. The Conversation Indonesia mencatat bahwa respon pemerintah lebih bersifat reaktif dan tergesa, tanpa kerangka pemulihan jangka panjang yang jelas, sehingga bencana ekologis ini berubah menjadi krisi kepercayaan terhadap kapasitas dan kemauan politik negara (Jonatan A Lassa, 2025).
Isu penolakan bantuan internasional semakin memperdalam kekecewaan publik, karena keputusan tersebut dipersepsikan sebagai simbol arogansi negara yang mengedepankan citra kemandirian dibandingkan keselamatan manusia. BBC News Indonesia menyoroti bahwa sikap pemerintah yang cenderung menolak intervensi internasional ini justru kontras dengan kondisi lapangan yang menunjukkan keterbatasan serius dalam penanganan korban, evakuasi pengungsi, dan kerusakan infrastruktur terlebih ekosistem secara keseluruhan (BBC News Indonesia, 2025).
Akumulasi kekecewaan tersebut kemudian menemukkan ekspresinya dalam bentuk simbolik-politik, khususnya di Aceh, ketika terjadi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi bencana. Aparat keamanan memang menegaskan bahwa aksi tersebut berpotensi menyesatkan publik dan tidak merepresentasikan aspirasi mayoritas masyarakat Aceh, namun kemunculannya tidak dapat dilepaskan dari konteks kekecewaan struktural terhadap kehadiran negara dalam situasi krisis (Kolaka Pos News, 2025; Berita Merdeka, 2025).
Dalam perspektif sejarah politik Aceh, absennya negara dalam momen krisis memiliki daya resonansi yang kuat karena bersinggungan dengan memori kolektif ketidakadilan antara pusat dan daerah. Dalam redaksi Universitas Gadjah Mada ditegaskan bahwa perdamaian Aceh pasca perundingan Helsinki bersifat rapuh apabila tidak disertai kehadiran negara yang konsisten, adil, dan responsif terhadap penderitaan masyarakat, termasuk dalam konteks penanggulangan bencana alam (Teguh Puji W, 2006).
Selain itu, bencana banjir Sumatera telah berubah menjadi alarm politik nasional yang mengungkap paradoks negara yang kuat dalam wacana yang dibangun selama ini, akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan lemahnya praktik dalam perlindungan masyarakat. Riset media menunjukkan bahwa kegagalan merespons bencana secara cepat dan empatik membuka ruang instrumentalisasi penderitaan dalam ranah politik, sekaligus menghidupkan kembali narasi-narasi ketidakpercayaan terhadap pemerintahan pusat (Times Indonesia, 2025; The Conversation Indonesia, 2025).
Kritik dari masyarakat sipil dan berbagai institusi pendidikan tinggi menegaskan bahwa negara dinilai abai dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negara dari ancaman bencana. LLDIKTI Wilayah V Kemdikbud mencatat bahwa desakan penetapan status bencana nasional mencerminkan kegagalan negara membaca bencana bukan hanya sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai krisis sosial dan politik yang memerlukan intervensi luar biasa (LLDIKTI Wilayah V Kemdikbud, 2025).
Dengan demikian, banjir Sumatera tidak hanya menyingkap kehancuran ekologis, tetapi juga memperlihatkan erosi legitimasi negara akibat respons yang terlambat, retoris, dan defensif. Tanpa evaluasi menyeluruh atas tata kelola lingkungan, mekanisme kebencanaan, dan etika politik dalam merespons penderitaan warga, bencana serupa berpotensi terus berulang dan semakin menggerus fondasi integrasi nasional Indonesia.
Artikel ini diterbitkan di laman womentourism.id| 31 Desember 2025
Writer:
Hanum Zatza Istiqomah
An active undergraduate student majoring in Tourism at Gadjah Mada University with an interest in social, cultural, and sustainability issues.
Referensi:
- Agung Nugroho. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS - Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/
- BBC News Indonesia. (2025). Antara citra dan realita: Menyoal respons pemerintah tangani banjir Sumatra - BBC News Indonesia. Youtu.be. https://youtu.be/iXXmicONgZ8?si=pkh1vCz7XWEA6tVm
- BERITAMERDEKA.NET. (2025). Pase Bergejolak, Bendera GAM Berkibar, Massa Kecewa kepada Negara dan Minta “Merdeka.” BERITAMERDEKA.NET. https://beritamerdeka.net/news/pase-bergejolak-bendera-gam-berkibar-massa-kecewa-kepada-negara-dan-minta-merdeka/index.html
- Jonatan A Lassa. (2025). Banjir Sumatra: Respons pemerintah minim kemauan politik, pemulihan diputuskan secara tergesa. https://doi.org/10.64628/aan.4tmmaxhyq
- Kolakaposnews.com. (2025). TNI Jelaskan Pembubaran Aksi Pengibaran Bendera GAM di Aceh: Muncul Konten dan Video yang Berpotensi Menyesatkan Publik. Kolaka Pos News. https://kolakaposnews.fajar.co.id/2025/12/27/tni-jelaskan-pembubaran-aksi-pengibaran-bendera-gam-di-aceh-muncul-konten-dan-video-yang-berpotensi-menyesatkan-publik/
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. (2025a). Kebijakan Lingkungan Dinilai Gagal, Bencana Banjir Disebut Akibat Negara Abaikan Riset Ilmiah - Website LLDIKTI Wilayah V. Kemdikbud.go.id. https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/kebijakan-lingkungan-dinilai-gagal-bencana-banjir-disebut-akibat-negara-abaikan-riset-ilmiah
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. (2025b). Negara Dinilai Abai Tangani Bencana Sumatra, Muhammadiyah Desak Status Bencana Nasional - Website LLDIKTI Wilayah V. Kemdikbud.go.id. https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/negara-dinilai-abai-tangani-bencana-sumatra-muhammadiyah-desak-status-bencana-nasional
- Teguh Puji W. (2006). POLITIK SETENGAH HATI BAGI PERDAMAIAN ACEH - Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/1735-politik-setengah-hati-bagi-perdamaian-aceh/
- TIMES Indonesia. (2025). Sebulan Banjir di Sumatra, Riset DIR Ungkap Krisis Alam ke Alarm Politik Nasional. https://timesindonesia.co.id/pendidikan/570849/sebulan-banjir-di-sumatra-riset-dir-ungkap-krisis-alam-ke-alarm-politik-nasional
- UMY. (2025). Mengapa Banjir Sumatera Belum Jadi Bencana Nasional? Ini Penjelasan Pakar UMY - UMY. UMY. https://www.umy.ac.id/mengapa-banjir-sumatera-belum-jadi-bencana-nasional-ini-penjelasan-pakar-umy/
- Sumber foto: en.tempo.co